dalam pembuatannya hukum menganut prinsip
UU No 23 tahun 2014 ini sudah jelas di buat oleh lembaga negara yang berwenang yaitu dalam hal ini Presiden dan DPR, selanjutnya lebih jelasnya saya akan menganalisis nya perpasal. Dalam pembentukan Perundang-Undangan asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, harus diutamakan karena UU yang akan dibuat harus benar-benar
Dari data di atas menunjukkan bahwa masih perlu adanya pembaharuan dan pembangunan hukum di Indonesia. Secara historis gerakan pembaharuan dan pembangunan hukum sudah dimulai sejak tahun 1958 (Radhie, 1975, 3-4). Dalam pembaharuan dan pembangunan hukum menurut Radhie ada dua aspek yang harus diperhatikan, yaitu: (1) law drafting / law
Berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Yustinianus. Corpus Juris Civilis (kumpulan berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Yustinianus) dijadikan prinsip dasar dalam perumusan dan kodifikasi hukum di negara-negara Eropa. Prinsip utamanya bahwa hukum itu memperoleh kekuatan mengikat. 43 Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta, Hlm.153-154. 56 karena itu yang penting mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil maka akan terjamin kebahagian hidup warga negaranya. 5. Pencatatannya. Perbedaan hak paten dan hak cipta yang selanjutnya adalah dari pencatatannya yang mana untuk hak cipta tanpa perlu mengajukan permohonan kepada Menteri. Hal ini karena hak cipta timbul secara otomatis setelah pencipta membuat ciptaan tersebut. Meski begitu, hak cipta lebih baik didaftarkan agar memperoleh kepastian hukum guna