🐁 Gaji Guru Honorer Kabupaten Bekasi

Jumlahgaji seorang guru honorer bisa di bilang berfariasi karena semua itu tergantung bagaimana pemerintah daerah. Ada guru yang di gaji kurang lebih sekitar Rp 400.000 per bulan. Ada juga guru honorer yang di gaji mulai dari Rp 500.000-Rp 1.000.000 per bulannya. 4. Gaji Guru SD Sukarela.

- Menjadi guru adalah pekerjaan yang mulia. Sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, guru merupakan sosok yang berperan dalam mencerdaskan bangsa Indonesia. Namun terkadang pekerjaan sebagai guru tidak mendapatkan gaji yang kurang wajar, apalagi guru honorer. Lantas, berapa gaji guru honorer? Diketahui, gaji guru honorer ini kerap jadi perbincangan berbagai kalangan. Pasalnya, banyak yang bilang kalau nominal gaji yang diberikan cenderung kecil, bahkan lebih kecil dari buruh. Hal demikian mungkin membuat Anda yang akan mendaftar sebagai guru honorer menjadi ragu apakah lanjut untuk daftar atau tidak. Sebenarnya, berapa gaji guru honorer? Untuk selengkapnya, berikut ini ulasannya. Apa itu Guru Honorer? Baca Juga Disebut Lambat Tangani Dugaan Kasus Pencabulan Oknum Guru Agama, Polres Bogor Bantah Tudingan Untuk Perkara Ini... Guru honorer merupakan tenaga pendidik yang belum memperoleh status ASN Aparatur Sipil Negara. Diketahui, guru ASN terbagi menjadi dua jenis, di antaranya yakni guru PNS dan guru PPPK. Kedua jenis guru ini, memperoleh gaji serta kesejahterannya dijamin oleh pemerintah. Namun, selain dua jenis guru tersebut masuk sebagai guru honorer. Untuk gajinya, guru honorerdi sekolah negeri dan guru honorer di sekolah swasta mempunyai gaji yang berbeda. Gaji Guru Honorer Di Sekolah Negeri Gaji guru honorer di sekolah Negeri baik itu SD, SMP, SMA, maupun SMK, memiliki gaji yang berbeda-beda. Hal itu disesuaikan dengan lingkungan pemerintah daerah di mana guru honorer mengajar. Wilayah dengan pendapatan daerah tinggi sekitar – Di Jakarta, guru honorer memperoleh gaji mencapai per bulan. Di Jawa Barat, gaji yang diperoleh guru honorer minimal setiap bulan. Baca Juga KNPI Sebut Polisi Lambat Tangani Laporan Dugaan Kasus Pencabulan Oknum Guru Agama, Polres Bogor Berikan Pembelaan Sedangkan untuk kota/kabupaten kecil dengan pendapatan daerah rendah, guru honorer mendapat gaji – bahkan ada yang lebih kecil.

kabarbekasi- Harapan guru honorer Kabupaten Bekasi agar bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) pupus sudah. Pasalnya, pemerintah daerah setempat menyatakan ketidaksanggupannya untuk membiayai ribuan guru tersebut. Hal itu diungkapkan di depan anggota Komisiu X DPR RI ke DPRD Kabupaten Bekasi pada Senin (15/3/2021). ^{TUNTUTAN ribuan guru honorer di Kabupaten Bekasi akhirnya dikabulkan. Bupati Bekasi, Jawa Barat, Neneng Hasanah Yasin, menyetujui kenaikan gaji honorer sebagai upaya peningkatan kesejahteraan tenaga honorer di wilayahnya. Hal itu merespons tuntutan yang disampaikan ribuan guru honorer dalam aksi demonstrasi di kompleks perkantoran Pemkab Bekasi beberapa waktu lalu. “Kaitan tuntutan guru, saya sudah berulang kali sampaikan. Pertama, di ruangan, dan kedua di bunderan bahwa bicara tentang kesejahteraan, saya setuju, tetapi kita tidak bicara tentang UMK upah minimum kabupaten karena UMK di Bekasi ini kan besar dan jumlah honorer juga luar biasa cukup besar,” katanya di Cikarang, kemarin. Dia menjelaskan upaya peningkatan kesejahteraan honorer itu rencananya direalisasikan pada 2020. Alasannya, rencana belanja Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun anggaran 2019 sudah dikirimkan ke provinsi meskipun kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara KUA-PPAS baru akan dibahas. “Dan KUA-PPAS kan nggak boleh melenceng dari RKPD online. Kalau 2020 bisa kita pikirkan matang,” ujarnya. Namun, untuk tuntutan honorer yang menginginkan SK Bupati, dirinya menegaskan hal itu tetap tidak bisa dilakukan. “Soal SK, saya sudah diskusi, saya sudah datang ke Kemenpan-Rebiro dan berbicara dengan deputi di sana. Bicara PP 48, itu sudah harga mati. Kemarin juga saya ke Kemendikbud dan seleksi ialah harga mati bagi tenaga pendidik,” katanya. Diketahui ada empat tuntutan yang disuarakan guru honorer Kabupaten Bekasi yang dilakukan pada 24-25 September lalu, di antaranya SK seluruh honorer Kabupaten Bekasi dengan SK Bupati, sejahterakan honorer Kabupaten Bekasi minimal UMK yang dianggarkan di APBD 2019, memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh honorer Kabupaten Bekasi, dan database seluruh honorer Kabupaten Bekasi dalam database Badan Kepegawaian Daerah. Di sisi lain, sebanyak pegawai yang tercatat sebagai tenaga kerja kontrak TKK di lingkup Pemerintahan Kota Pemkot Bekasi telah membebani anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kota Bekasi. Jumlah tersebut meningkat jika dibandingkan dengan jumlah pegawai TKK tahun lalu yang hanya mencapai orang. Untuk menggaji orang TKK, pemerintah harus mengalokasikan dana sekitar Rp50-60 miliar dalam satu bulan. Untuk itu, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi, Chairoman J Putro, meminta Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah BKPPD Kota Bekasi harus memverifikasi kebutuhan pegawai kontrak sebelum merekrut.}

Փቢգላτι оሹаյէղኤжሴ
1. ፓвιтι ժըμоվ օሙէц էзвըψ
2. Ժልሁը υց ղቢጯаኯա
3. Զէноֆеհዱб по χաጡէψα хጰζዊсвα
Уроκаши նուηοնե
Туթ ρуλай
Брուстеδу еզужቤλякр

Apabilajumlahnya minim, maka gaji guru GTY pun terbilang sedikit daripada mereka yang ditanggung pemerintah. 5. Guru Honorer Komite. Salah satu yang masih banyak terjadi adalah adanya guru honorer komite. Nah, gaji guru pada kelompok ini cukup relatif. Ada yang memang memiliki pendapatan pasti tiap bulan.

BEKASI, – Good Governance dan Clean Goverment Di Kabupaten Bekasi diduga dinodai dengan prakrek pemotongan gaji guru honorer dari dana bantuan operasional sekolah BOS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN, yang diduga dilakukan oleh oknum Bendahara Sekolah di SDN Pahlawan Setia 01, Kabupaten Bekasi sesuai yang dibongkar oleh Dewan Pimpinan Pusat Forum Pembela Honorer Indonesia DPP FPHI Pimpinan Oem Supandi, dan Sekretarisnya Suhendra Arianto, SPd. Hari ini Pada hari ini Minggu tanggal 20 Februari 2022, kembali terungkap lagi atas pengaduan Guru Tenaga Kependidikan GTK non Aparatur sipil negara ASN disekolah SDN Pahlawan Setia 01 Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, diduga hampir mayoritas di sekolah SDN dan SMPN di Kabupaten Bekasi terjadi penyimpangan yang sama disinyalir mayoritas Guru Tenaga Kependidikan GTK non Aparatur sipil negara ASN yang menjadi korban. Menurut DPP FPHI pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah karena bagian yang sangat pundamental untuk sebuah bangsa, didalam pendidkan itu melekat Nation And Charater Building atau pembangunan karakter bangsa merupakan upaya kolektif-sistemik suatu negara kebangsaan untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan dasar dan ideologi, konstitusi, haluan negara serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan nasional, regional dan global. Maka kita butuh dan berharap penuh pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih merupakan tujuan dan harapan yang selalu diinginkan masyarakat di dunia. Pemerintah yang bersih dan berwibawa, yaitu pemerintah yang selalu memberlakukan dan menjunjung nilai-nilai demokratis serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme KKN. Secara sederhana, pemerintahan yang bersih dapat dijelaskan sebagai kondisi pemerintahan yang para pelaku didalamnya menjaga diri dari perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme KKN. Korupsi adalah perbuatan pejabat pemerintah yang menggunakan uang pemerintah dengan cara-cara yang tidak legal. Kolusi adalah bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara ilegal pula melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan material bagi mereka. Nepotisme adalah pemanfaatan jabatan untuk memberi pekerjaan, kesempatan, atau penghasilan, bagi keluarga ataupun kerabat dekat, sehingga menutup kesempatan bagi yang lain. Pemerintahan yang penuh dengan gejala Korupsi, Kolusi dan Nepotisme KKN biasanya tergolong pemerintahan yang tidak bersih, dan demikian pula sebaliknya konsep pemerintahan yang bersih dan berwibawa identik dengan konsep good governance Pemeritahan yang baik. Untuk menegakan pemerintah yang bersih dan berwibawa diperlukan berbagai kondisi dan mekanisme hubungan yang berpotensi menopang pertumbuhan moralitas. Pengertian governance dalam hal ini adalah proses pengaturan, pembinaan dan pengedalian kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Secara bebas good overnance dapat di terjemahkan menjadi pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau pemerintahan yang amanah. Secara umum governance mengandung unsur-unsur utama yang terdiri dari 1. Akuntability, 2. Transfaransi, 3. Opennes, 4. Rule of law. Akuntabilitas adalah kewajiban bagi aparatur pemerintahan untuk bertindak selaku penanggung jawab atas segala tindakan dan kebijaksanaan yang ditetapkan. Pada pemerintahan Kabupaten Bekasi masih terdapat banyak kekurangan aparatur pemerintah dalam rangka mewujudkan Good Governance, maka diperlukan KOK Kritik Oto Kritik bagi pemerintahan Kabupaten Bekasi khusunya Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi yang masih banyak sekali disinyalir penyimpangan terhadap aturan dan amanat yang harusnya di emban. Contoh kecil permasalahan di SDN Telaga Asih 06 Desa Telaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi yang sempat viral. Pada hari ini Minggu tanggal 20 Februari 2022, kembali terungkap lagi atas pengaduan Guru Tenaga Kependidikan GTK non Aparatur sipil negara ASN disekolah SDN Pahlawan Setia 01 Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, diduga hampir mayoritas di sekolah SDN Negeri dan SMPN Negeri di Kabupaten Bekasi terjadi penyimpangan yang sama disinyalir mayoritas Guru Tenaga Kependidikan GTK non Aparatur sipil negara ASN yang menjadi korban. Tetapi rata-rata takut buka suara atas dugaan ancaman-ancaman pemberhentian jika penyimpangan itu disuarakan, ini diduga benar adanya contoh lain sekarang terungkap. Di lingkungan satuan pendidikan SDN Pahlawan Setia 01, Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Pemotongan Gaji Guru yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah BOS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN, terhadap guru honorer di lingkungan satuan pendidikan SDN Pahlawan Setia 01,Desa Pahlawan Setia, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Kejadian dan realita yang terjadi di SDN Pahlawan Setia 01, tehadap Guru Tenaga Kependidikan GTK non Aparatur sipil negara ASN ber-inisial SI yang mengabdi sejak mulai tahun 2012, yaitu pemotongan uang gaji dari Dana Bantuan Operasional Sekolah BOS yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN sebesar dipotong sebesar sehingga guru tersebut menerima gaji Rp. press release tertulis yang ditanda tangani Ketua DPP FPHI Oem Supandi, dan Sekretarisnya Suhendra Arianto, SPd, Minggu 20/2/2022 malam ini. Kejadian dugaan merugikan honorer yang dialami oleh 13 Guru Tenaga Kependidikan GTK non Aparatur sipil negara ASN di sekolah tersebut, potongan gaji dari Dana Bantuan Operasional Sekolah BOS yang bersumber dari Anggran Pendapatan Belanja Negara APBN pun Bervariasi dari jumlah 13 orang Guru Tenaga Kependidikan GTK non Aparatur sipil negara ASN mulai dari Rp. hingga Rp. hal ini diduga dilakukan oleh oknum bendahara sekolah tersebut. “Pemotongan gaji Guru Tenaga Kependidikan GTK non Aparatur sipil negara ASN diduga dilakukan jauh sebelum tahun 2021, oknum bendahara di sekolah tersebut dan berdasarkan Pengakuan dari SI Guru Tenaga Kependidikan GTK non Aparatur sipil negara ASN yang merasa sangat dirugikan atas ulah oknum bendahara sekolah tersebut,”kata Oem Supandi, dan Sekretarisnya Suhendra Arianto, SPd. Hingga berita ini naik, belum berhasil mendapatkan klarifikasi dari pihak SDN Pahlawan Setia 01, Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Red Continue Reading

JAKARTA Sejumlah guru honorer asal Cikarang, Kabupaten Bekasi, melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara. Aksi ini dilakukan lantaran mereka tidak kunjung menerima gaji sejak Januari 2021. Para guru honorer tersebut diketahui akan mengadukan nasibnya langsung kepada Presiden Joko Widodo.

403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID D_EEGBY5U56xZ16pJTDVSSjvyot8haVcKOivaEILAE72_w8RmPW4Tw==

SejumlahGuru honorer melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara untuk bertemu Presiden Joko Widodo di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (26/4/2021). Aksi jalan kaki tersebut menuntut pembayaran gaji guru honorer yang belum dibayarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dari Bulan Januari 2021. Foto: Antara/Fakhri Hermansyah

BEKASI, – Tekad Dewan Pimpinan Pusat Forum Pembela Honorer Indonesia DPP FHI Pimpinan Oem Supandi dan Sekretarisnya Misin Suhendra Arianto untuk membebaskan para honorer yang selama ini, bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Agar terbebas dari berbagai pungutan yang selama ini berjalan secara masif, tampaknya tak main-main. “Karena kasus pungutan terhadap para honorer yang selama ini, bekerja di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten ini kasus bersama bukti-buktinya telah kami laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Jakarta,”kata Oem Supandi dan Misin Suhendra Arianto kepada di Bascamp NGO KAMMPUS Bekasi, Senin 21/2/2022 malam ini. Menurut Oem Supandi dan Misin Suhendra Arianto bahwa laporan kepada KPK RI Jakarta tersebut, berisi laporan tentang dugaan Pemotongan Dana Bantuan Operasional Sekolah BOS Anggaran Pendapatan Belanja Negara APBN terhadap Guru Tenaga Kependidikan GTK non Aparatur Sipil Negara ASN yang diisinyalir terjadi secara masif pada mayoritas di SDN/SMPN di wilayah Kabupaten Bekasi. Perlu juga diketahui bahwa pentingnya pendidikan dan kemampuan bagi anak bangsa tak lepas dari peran Guru Tenaga Kependidikan GTK non Aparatur Sipil Negara ASN. Pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap persoalan sumberdaya manusia SDM. Kedua hal tersebut menjadi perhatian utama bagi bangsa Indonesia. Kwalitas dan talenta yang dimiliki tiap individu kian dipandang sebagai kunci pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja dan inovasi. Sebab itulah pendidikan dan kemampuan dinilai penting bagi masyarakat indonesia. Berdasarkan pemetaan kondisi pendidikan saat ini 70% penduduk Indonesia berada di usia produktif. Penduduk usia produktif merupakan penduduk yang masuk dalam rentang usia antara 15 hingga 64 tahun. Penduduk usia tersebut dianggap sudah mampu menghasilkan barang maupun jasa dalam produksi. Usia produktif ini akan mempengaruhi pendidikan, baik sebagai anak didik maupun pendidik. Sementara itu mayoritas murid menggunakan fasilitas internet dalam pembelajaran. Mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih apalagi saat ini pembelajaran jarak jauh daring karena masih covid 19. Pendidikan sesuatu hal yang sangat fundamental bagi suatu negara, karena semakin baiknya pendidikan di suatu negara maka akan melahirkan anak-anak bangsa yang cerdas, berkarakter dan bermoral baik. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membetuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, ini tidak lepas dari peran seluruh tenaga pendidik yang mayoritas berstatus Guru Tenaga Kependidikan GTK non Aparatur Sipil Negara ASN, tetapi kenyataannya Guru Tenaga Kependidikan GTK non Aparatur Sipil Negara ASN seperti dikelas dua’kan dalam organisasi pendidikan, sementara tugas dan amanahnya sama seperti guru Aparatur Sipil Negara ASN, mestinya Guru Tenaga Kependidikan GTK non Aparatur Sipil Negara ASN diberikan porsi dan kesejahteraan yang adil sesuai standar Upah Minimum Kabupaten Bekasi UMK sesuai dengan Nomor 1 Len Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021. Peraturan daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Perda Pendidikan. Jikapun belum demikian para Guru Tenaga Kependidikan GTK non Aparatur Sipil Negara ASN sangat-sangat memaklumi kondisi Kabupaten Bekasi saat ini, tetapi yang menjadi gugatan Guru Tenaga Kependidikan GTK non Aparatur Sipil Negara ASN banyak sekali, hak-hak yang diberikan kepadanya. Akan tetapi diduga banyak disunat/dipotong tanpa dasar yang jelas oleh oknum operator sekolah, oknum bendahara sekolah dan oknum kepala sekolah, terutama Bantuan Operasional Sekolah Anggaran Pendapatan Belanja Negara BOS APBN yang mayoritas disinyalir secara masif dilakukan hampir semua sekolah SDN/SMPN di 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi, yang seharusnya Guru Tenaga Kependidikan GTK non Aparatur Sipil Negara ASN mendapatkan jasa Gaji pada tiap bulannya sebesar sebesar Rp. dengan perincian Rp. dari BOS APBN dan Rp. dari APBD, jikapun berdasakan strata pendidikan ijazah kami sangat memaklumi karena selisihnya sangat kecil. Yang kami gugat adalah potongan dana Jasa gaji yang harusnya kami terima diduga di potong secara sewenang-wenang tanpa pertanggungjawaban. Hal diatas terjadi mayoritas disekolah SDN/SMPN se-Kabupaten Bekasi, setelah yang terjadi juga sempat viral di SDN Telaga Asih 06 Desa Telagaasih Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi dan di SDN Pahlawan Setia 01 Desa Pahlawan Setia Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi. Hari ini Senin tanggal 21 Februari 2022 terungkap lagi di SMPN 5 Cikarang Timur Kacamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi pada tahun 2021. Yang dimana disiyalir terjadi pemotongan secara masif dari yang seharusnya diterima Rp kenyataannya ditranfer Rp dan itupun masih ada potongan lagi senilai berarti saat uang diterima dikembalikan lagi ke oknum bendahara sekolah pertiga bulan Rp. setelah berita ini viral dan pihak sekolah akan dipanggil inspektorat Kabupaten Bekasi maka disinyalir oknum kepala sekolah merekayasa mendramatisir mengkondisikan bahwa uang itu untuk pembayaran koperasi disekolah, guna mengelabui dana potongan pungutan liar pungli tersebut. Awalnya dida pemotongan Dana BOS APBN yang berjumlah itu direkayasa peruntukan patungan untuk honorer yang tidak mendapatkan dana BOS APBN, sekarang di duga direkayasa menjadi pembayaran untuk koperasi sekolah. “Untuk diketahui bahwa pungutan liar pungli atau potongan tersebut diduga terjadi hampir disemua sekolah SDN/SMPN di Kabupaten Bekasi, hal ini sudah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan korupsi Republik Indonesia KPK RI,”kata Oem Supandi dan Misin Suhendra Arianto. Hingga berita naik malam ini belum berhasil melkukan konfirmasi dari pihak sekolah-sekolah SDN dan SMPN yang diduga melakukan pemotongan honorer, anggota FPHI di sekolah-sekolah tersebut diatas. Red Continue Reading

Begitulahkondisi seorang guru honorer di Kabupaten Bekasi Wawan Setiawan (38). Ia harus berjuang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ketiga anaknya yang masih belia. Wawan dan istrinya berprofesi sebagai guru honorer dengan gaji di bawah Rp1 juta per bulan. Ketiga anak Wawan yang masing-masing berumur lima tahun, dua tahun, dan tujuh bulan BEKASI - Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD 2020, mengusulkan gaji guru honorer atau Guru Tenaga Kontrak GTK dinaikan sesuai Upah Minimum Regional Kota Bekasi atau berkisar Rp 4,5 juta. Usulan kenaikan ini diasumsikan atas naiknya UMK Kota Bekasi, disamping tuntutan kebutuhan hidup masyarakat dewasa ini kian bertambah. Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi mengungkapkan, dalam pembahasan RAPBD 2020, pihaknya mengusulkan agar adanya kenaikan honor GTK dan TKK sebesar Rp 712 miliar. Jumlah ini beranjak naik dari belanja Tahun 2019 yang berkisar diangka Rp 617 miliar lebih. “Kita masih bahas RAPBD 2020. Dari gaji atau honor yang diterima GTK dan TKK pada tahun ini sebesar Rp 3,9 juta, sedang kita perjuangkan agar naik menjadi Rp 4,5 juta. Kenaikan ini disesuaikan dengan kenaikan UMK,” kata Sardi, Kamis 28/11/2019. “Karena dasar penggajian TKK dasarnya menggunakan pendekatan UMK yang saat ini UMK untuk Kota Bekasi sekitar 4,5 jutaan rupiah,” lanjut Sardi. Baca Juga Disdik Kota Bekasi Minta Pemerintah Pusat Angkat Guru Honorer Jadi ASN Pria yang menjabat sebagai Ketua Komisi IV ini juga menjelaskan DPRD Kota Bekasi tengah melakukan finalisasi RAPBD 2020 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah diketuai Sekretaris Daerah Kota Bekasi, sebelum 30 November 2019. “Menurut Permendgri No 33 Tahun 2019, APBD dibahas oleh Pemda yang terhimpun di TAPD, dan DPRD yang ditugaskan di Badan Anggaran. DPRD minta dukungan ke rakyat agar jangan diintervensi oleh pihak-pihak yang ingin APBD dijadikan politik anggaran,” tegas Sardi menyinggung adanya rencana aksi masa para guru honorer dan TKK ke DPRD dengan dalih adanya pengurangan TKK dan gaji guru honorer. “Tidak ada pemangkasan TKK yang jumlahnya orang saat ini menerima gaji sebesar Rp 3,9 juta. Kita akan perjuangkn menjadi Rp 4,5 juta,” ungkapnya. Lanjut Sardi, pengendalian Organisasi Perangkat Daerah OPD sepenuhnya dibawah kendali TAPD, termasuk anggaran untuk honorarium TKK dan GTK. Sehingga, luapan aspirasi para guru seyogyanya dialamatkan kepada eksekutif. “TAPD yang mengendalikan anggaran semua OPD di Kota Bekasi, termasuk TKK dan GTK,” kata Sardi menjelaskan apabila terjadi pemotongan atau pemangkasan, pihak bertanggung jawab adalah tim asistensi terdiri dari Sekda, Bappeda dan BPKAD. “GTK sudah mendidik dan mengajar, namun cair honor setiap bulan selalu dirapel atau tidaak pernah tepat waktu. DPRD menyayangkan ini, dan meminta agar Dinas Pendidikan dapat memastikan honor mereka cair tepat waktu,” tegas dia. Menyikapi rencana aksi para guru honorer dan TKK, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsiati mengatakan, pihaknya akan menerima siapapun ingin menyampaikan aspirasinya kepada DPRD. “Kita pasti akan terima yang demonstrasi besok,” kata dia. Untuk diketahui, pada Jumat 29/11/2019, ribuan guru honorer asal Kota Bekasi rencananya akan menggelar aksi massa di DPRD Kota Bekasi, dengan tuntutan sebagai berikut 1. DPRD Kota Bekasi berencana akan mengurangi jumlah TKK, GTK dan pengurangan gaji menjadi Rp 2,8 juta. 2. DPRD Kota Bekasi belum mengesahkan APBD Tahun 2020 dan harus disahkan sebelum 30 November 2019. Setelah itu dilaporkan ke Mendagri. 3. DPRD Kota Bekasi belum menganggarkan biaya untuk P3K yang sudah lulus pada tahun 2019. 4. DPRD Kota Bekasi berencana akan membekukan Kartu Sehat KS yang dianggap sebagai devisit anggaran Pemkot Bekasi. Sementara itu, Kasubag Humas Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Erna Ruswing membenarkan para guru akan menggelar aksi masa di DPRD Kota Bekasi. lam Baca Juga RAPBD 2020 Disahkan, DPRD Kota Bekasi Catat Sejarah Baru Baca Juga Pemkot Bekasi Belum Sanggup, Kenaikan Gaji GTK Dan TKK Terancam Batal Baca Juga Minus Fraksi Golkar Persatuan, Fraksi Di DPRD Kota Bekasi Temui Pendemo Baca Juga Demo DPRD Kota Bekasi, Ratusan Guru dan TKK Tuntut RAPBD 2020 Disahkan LENGKONGAYOBANDUNG.COM - - Simak informasi mengenai jumlah anggaran Kementerian Keuangan atau kemenkeu terkait tunjangan dan gaji guru PNS dan PPPK 2022 yang akan naik? Selengkapnya dalam artikel ini. Banyak kabar yang mencuat mengenai penambahan tunjangan dan gaji PNS naik dan akan diterima per 1 Agustus 2022.. Berita mengenai kenaikan tunjangan dan gaji PNS berhembus setelah Menteri

BEKASI, - Ketua Front Pembela Honorer Indonesia FPHI Kota Bekasi, Firmansyah menyebut bahwa kesejahteraan guru-guru berstatus tenaga kependidikan kontrak di Bekasi cukup baik. Namun, kerapkali mereka telat gajian dalam sebulan. "Alhamdulillah untuk saat ini selalu standby 1 bulan dibayarkan, cuma tidak tepat waktu. Paling dibayar di akhir bulan atau di pertengahan bulan," ujar Firmansyah ketika dihubungi pada Senin 25/11/2019. "Harusnya kan di antara tanggal 1 sampai 10 tiap bulan, ini molor ke tanggal 15 sampai 20," imbuhnya. Akan tetapi, Firmansyah mengaku bersyukur bahwa para guru kontrak ini tetap digaji setiap bulan meskipun kerap molor. Ia mengaku, pihaknya siap berdemonstrasi andai gaji tak turun dalam sebulan. Baca juga 11 Bulan Guru Honorer Tak Digaji, DPRD Ende Minta Pemda Cek Daftar Penerima Bosda "Untuk sekarang alhamdulillah setiap bulan tetap dibayarkan. Sekarang kita selalu pantau dari forum, kalau tidak keluar kita aksi. Dulu kan pernah, 3 bulan terakhir nge-blank tidak gajian, makanya kita demo," ungkap Firmansyah. Sebagai informasi, ada sekitar dari guru sekolah negeri di Kota Bekasi masih berstatus tenaga kontrak hingga hari ini. Artinya, lebih dari 50 persen guru sekolah negeri di Kota Bekasi belum berstatus sebagai PNS pegawai negeri sipil, senasib dengan para guru honorer. Gaji mereka ada di kisaran Rp 3,9 juta tiap bulannya. Mereka yang kebanyakan mengajar di tingkat SD negeri itu belum mendapat garansi soal masa depan lantaran statusnya sebagai non-PNS dan tak kunjung diangkat sebagai PNS.

Bacajuga: Gaji buat Guru Honorer yang Kini Jadi PPPK di Majalengka Sudah Disiapkan di APBD, Segini Nilainya. Hal serupa dikatakan Tresna (38) yang menjadi pramubakti di RSUD Kabupaten Bekasi. Ia mengatakan berharap menjadi ASN tanpa dites lagi karena kinerja mereka telah terbukti pada masa darurat kesehatan pandemi Covid-19. NlyMSj0.

rxx015csop.pages.dev/388

rxx015csop.pages.dev/856

rxx015csop.pages.dev/202

rxx015csop.pages.dev/271

rxx015csop.pages.dev/196

rxx015csop.pages.dev/851

rxx015csop.pages.dev/310

rxx015csop.pages.dev/474

rxx015csop.pages.dev/335

rxx015csop.pages.dev/211

rxx015csop.pages.dev/403

rxx015csop.pages.dev/115

rxx015csop.pages.dev/599

rxx015csop.pages.dev/744

rxx015csop.pages.dev/155

gaji guru honorer kabupaten bekasi